Menurut data BMKG, gempa terbesar terjadi di wilayah Nias Barat, Sumatera Utara, dengan magnitudo 6,2 pada pukul 03.24 WIB. Episentrum gempa berada di laut pada kedalaman 19 km dan tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, gempa ini menyebabkan warga di sekitar pesisir panik dan sempat berhamburan ke luar rumah.

Selain di Sumatera, gempa bermagnitudo 5,5 juga terjadi di Bengkulu, lalu disusul getaran beruntun di wilayah Bali dan NTB. Meskipun hingga kini belum ada laporan korban jiwa, beberapa bangunan dilaporkan mengalami retakan ringan akibat guncangan.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menghimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Ia menekankan pentingnya memperhatikan informasi resmi dari BMKG dan tidak mudah terpengaruh berita hoaks. “Gempa-gempa ini masih dalam kategori aktivitas tektonik normal di wilayah Indonesia yang memang rawan gempa,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah di beberapa lokasi terdampak telah mengaktifkan pusat informasi dan kesiapsiagaan bencana. Beberapa sekolah juga melaksanakan simulasi evakuasi dini sebagai langkah antisipasi jika terjadi gempa susulan.

Indonesia memang berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) yang menyebabkan aktivitas seismik di Tanah Air tergolong tinggi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu siap menghadapi bencana, seperti menyiapkan tas siaga gempa yang berisi kebutuhan darurat.

Hingga berita ini ditulis, aktivitas gempa susulan di beberapa wilayah tercatat menurun. Namun, BMKG terus melakukan pemantauan intensif untuk memastikan keselamatan masyarakat.

Latar Belakang Aksi

Aksi “Indonesia Gelap” merupakan respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemotongan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan ini berdampak pada berbagai sektor vital, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Mahasiswa menilai kebijakan ini tidak tepat sasaran dan berpotensi memperburuk kesejahteraan masyarakat.

13 Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis: Menolak pemangkasan anggaran pendidikan dan menuntut akses pendidikan yang merata.
2. Reforma Agraria Sejati: Menuntut pencabutan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan rakyat dan mendorong reforma agraria yang adil.
3. Tolak Revisi UU Minerba: Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademis.
4. Hapus Dwifungsi ABRI: Menuntut penghapusan peran ganda militer dalam sektor sipil untuk menjaga demokrasi.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat: Menuntut pengesahan RUU yang melindungi hak-hak masyarakat adat.
6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Menuntut pencabutan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan rakyat.
7. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program MBG agar tepat sasaran.
8. Realisasikan Tunjangan Kinerja Dosen: Menuntut pencairan tunjangan kinerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
9. Perppu Perampasan Aset: Mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu untuk memberantas korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan: Menolak revisi yang berpotensi memperlemah pengawasan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet: Menuntut efisiensi anggaran dan perombakan kabinet untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
12. Tolak Revisi Tata Tertib DPR: Menolak revisi yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat.
13. Reformasi Kepolisian: Menuntut reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian.

Respons Pemerintah

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan mahasiswa. Namun, aksi Indonesia Gelap ini telah menarik perhatian publik dan menimbulkan diskusi luas mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah.​